Wajarkah, Isi Ulang Elektronik Di Pungut Biaya

Wajarkah, Isi Ulang Elektronik Di Pungut Biaya – Rencana Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan untuk mengenakan biaya top up (isi ulang) e-money pada akhir September 2017 ini menuai protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya ditandai dengan munculnya petisi penolakan pada situs Change.org dengan judul “Tolak Wacana Isi Ulang e-Money”.

Petisi tersebut ditujukan kepada Gubernur BI Agus Martowardojo, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penandatangan petisi meminta pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan rencana BI menerbitkan aturan yang membolehkan bank menarik biaya saat konsumen melakukan isi ulang uang elektronik.

Tak hanya petisi penolakan, pengacara David Maruhum L. Tobing pun melaporkan BI ke Ombudsman RI. “Ini kami duga merupakan tindakan maladministrasi yang hanya menguntungkan satu pihak, dalam hal ini perbankan. Ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi konsumen,” katanya berapi-api.

David dikenal merupakan pengacara yang kerap menyoal hak-hak konsumen. Tercatat, dia pernah memenangkan gugatan mengenai kenaikan tarif parkir yang tidak sesuai aturan. Ia juga menang saat menggugat sebuah maskapai penerbangan dalam kasus penundaan penerbangan.

Sama seperti David, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mendesak BI untuk menolak usulan perbankan tersebut.Ba

“Menjadi kontraproduktif jika BI justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up e-money. Secara filosofis apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan cashless society,” kata Tulus kepada Liputan6.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *